Terbitnya UU ITE kabarny membuat keresahan terutama di kalangan blogger. Dengan dalih keamanan, UU ITE harus diterima. Persis preman yang selalu mampu mendapatkan yang diinginkan, UU ITE didorong dan disokong untuk disahkan.
Ketika 2005, sempat membaca dan menyusun sedikit opini tentang UU ITE. Waktu itu dalih keamanan juga cukup valid. Kalau hari gini pendekatan ini masih dilakukan. Alhamdulillah ternyata pola pikir preman itu memang paling simple untuk diadopsi dan tak perlu sekolah tinggi-tinggi.
Kita memang butuh UU ITE. saat ini dengan ratusan milyar transaksi elektronik perbankan per hari, aneh bin ajaib, tidak ada otoritas pengawas transaksi yang ditunjuk. Dengan jutaan kubik ekspor yang dilakukan perhari, amat tidak lazim tidak ada otoritas pengawas transaksi yang ditunjuk. Dengan volume voucher elektronik yang nilainya miliaran lalu-lalang di bumi Indonesia, amat edan tidak ada otoritas pengawas transaksi yang ditunjuk. Kalau ini salah satu latar belakang hadirnya UU ITE. Cukup sahih untuk kita terima.
Lain soal, kalau UU ini tiba2 dengan sangat cerdas di-interpretasikan untuk membatasi kebloggeran di Indonesia. Dengan amat yakin, tentunya yang menginterpretasikan ini pernah mengalami kekerasan subversi di masa orde baru, dan cukup terpengaruh dengan teori konspirasi. Ah.. naif sekali memprasangkai demikian. Tentu interpretasi yang sangat cerdas ini hadir karena memang ini cerminan nyata tentang rendahnya kepercayaan masyarakat dengan pengelola negeri ini apalagi dengan tata kelola negeri ini.
So.. kenapa buru-buru disahkan, mau deket pemilu lagi? bukankah lebih baik buktikan bahwa pengelola negeri ini bisa dipercaya, dan UU ITE bukan soal besar lagi.
